KBIHU Al Manar. Peraturan tentang Kementerian Haji dan Umroh terbit dengan Peraturan Presiden No. 92 Tahun 2025.
Dua pertimbangan penetapan kementerian haji dan umroh
- Pasal 11 UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Perubahan UU No. 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan
- Pasal 106A ayat (4) UU No. 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Perpres Kementerian Haji dan Umroh
Sistematika penulisan Perpres Haji dan Umroh tahun 2025 terdiri dari 12 bab dan 69 pasal.
- I. Ketentuan Umum
- II. Kedudukan, Tugas dan Fungsi
- III. Organisasi
- 1. Susunan Organisasi
- 2. Sekretariat Jenderal
- 3. Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh
- 4. Direktorat Jenderal Pelayanan Haji
- 5. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi
- 6. Direktorat Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umroh
- 7. Inspektorat Jenderal
- 8. Staf Ahli
- 9. Pusat
- 10. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
- IV. Staf Khusus
- V. Instansi Vertikal
- VI. Unit Pelaksana Teknis
- VII. Tata Kerja
- VIII. Jabatan, Pengangkatan dan Pemberhentian
- IX. Pengelolaan Sumber Daya dan Pendanaan
- X. Penataan Organisasi
- XI. Ketentuan Peralihan
- XII. Ketentuan Penutup
Fili produk bisa diunduh di link bawah
ini
