KBIHU Al Manar. Pemerintah mengeluarkan UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji
UU No. 34 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Haji
Undang-undang No. 34 Tahun 2014 menjelaskan
- Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- jumlah WNI yang mendaftar untuk menunaikan ibadah haji terus meningkat sedangkan kuota haji terbatas sehingga jumlah jemaah haji tunggu meningkat;
- peningkatan jumlah jemaah haji tunggu mengakibatkan terjadinya penumpukan akumulasi dana haji;
- akumulasi dana haji berpotensi ditingkatkan nilai manfaatnya guna mendukung penyelenggaraan ibadah haji berpotensi ditingkatkan nilai manfaatnya guna mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang lebih berkualitas melalui pengelolaan keuangan haji yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, memerlukan payung hukum yang kuat.
- Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pengelolaan keuangan haji berazazkan: 1. Prinsip syariah; 2. prinsip kehati-hatian; 3. manfaat; 4. nirlaba; 5. transparan; 6. akuntabel.
Materi Manasik
- Ka’bah Al-Musyarrafah
- Puncak ujian ketaatan Nabi Ibrahim عليه السلام
- Sejarah Ibadah Haji
- Kesehatan Haji: Syarat Wajib Haji
- Manasik Haji: Rangkaian Ibadah Fisik Ritual Spiritual
- Sejarah Islam: Tempat Bersejarah di Tanah Suci
Berita Terbaru
- Perjalanan Umroh KBIHU Al Manar September 2026
- Pelatihan Manasik Umroh KBIHU Al Manar di Hotel Katulistiwa Jatinangor
- Integrasi Digital Haji Indonesia–Arab Saudi
- Standar Dapur Haji di Makkah Dijaga Ketat demi Kenyamanan Jemaah
- Diklat PPIH Semi Militer Dinilai Humanis, Wamenhaj Tekankan Kekompakan dan Haji Ramah Perempuan
- Pembekalan fisik dan mental jadi kunci, Petugas haji diminta siap hadapi dinamika layanan jemaah haji
